Polemik Aturan Reklamasi dan Momen Politik Anies Baswedan

Polemik Aturan Reklamasi dan Momen Politik Anies Baswedan

Jakarta, beritametrolima.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penghentian proyek reklamasi ditandai dengan pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan proyek tersebut.

Anies mengumumkan sendiri keputusan penghentian itu kemarin beberapa saat setelah mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta.

“Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan, hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan,” kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9).

Dengan itu, maka proses pembangunan di 13 pulau reklamasi dihentikan. Sedangkan untuk empat pulau reklamasi yang telah terbangun, Anies menyatakan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Lihat juga: Setop Reklamasi, Anies Ungkap Peran Badan yang Pernah Dicibir

Anies menerangkan pencabutan izin reklamasi tersebut dilakukan setelah pembentukan Badan Pengelolaan Pulau Reklamasi lewat Pergub Nomor 58 Tahun 2018. Pergub yang diundangkan pada 7 Juni 2018 tersebut dibuat berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantau Utara Jakarta.

Pembentukan badan reklamasi tersebut sempat membuat Anies dituding akan kembali melanjutkan proyek reklamasi. Pasalnya, hampir di saat sama Pergub itu terbit Anies telah menyegel bangunan dan proyek di pulau C dan D hasil reklamasi.

Namun, menurut Anies, Badan yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI itu justru bertugas melakukan kajian terhadap seluruh izin atas proyek reklamasi tersebut hingga akhirnya dapat diambil keputusan untuk mencabut izin reklamasi.

“Badan bisa mengeluarkan izin, tapi badan juga bisa mencabut izin dan proses pencabutannya dilakukan dengan ketentuan yang ada,” ujar Anies.

Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Tigor Hutapea mengapresiasi langkah Anies yang melakukan pencabutan izin atas proyek reklamasi tersebut.

“Apa yang dilakukan Anies itu sudah tepat. Salah satu langkah yang dilakukan Anies untuk menghentikan reklamasi, mencabut izin itu sudah tepat,” kata Tigor.

Kendati demikian, Tigor menilai pencabutan izin tersebut tak serta merta bisa menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Pencabutan izin menurutnya tak menutup pintu bagi pihak lain yang berniat mengajukan izin baru.

Atas dasar itu Tigor mendesak Anies untuk membuat aturan atau dasar hukum yang tegas soal menihilkan reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Aturan tersebut, kata Tigor, harus berisi tentang larangan tegas untuk melarang reklamasi di Jakarta.

Anies sendiri diketahui akan segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perencaan zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Namun Anies belum menjelaskan secara rinci apa saja yang nantinya diatur dalam Raperda tersebut.

Tigor berharap Perda yang tengah dirancang Pemprov DKI tersebut nantinya bisa menjadi aturan tegas untuk melarang proyek reklamasi di Jakarta.

“Tapi kalau sudah ruang laut diatur, ruang darat diatur, tidak boleh ada reklamasi, tidak boleh ada bangunan, ini selesai, [semuanya harus diatur] dalam Perda,” tutur Tigor. Cn/meli

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan