Marak Menara BTS Ilegal, Dinas Tarkim Kota Depok Tutup Mata

Marak Menara BTS Ilegal, Dinas Tarkim Kota Depok Tutup Mata

Beritametrolima.com, Depok – Dinas tata ruang dan permukiman adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) andalan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah y ang berasal dari ijin mendirikan bangunan.

Berdasarkan data dari badan pelayanan modal dan pelayanan perijinan terpadu pada tahun ini sampai dengan bulan Juni tercatat ada 216 unit menara BTS (Base  Transceiver Statation) yang telah memiliki ijin mendirikan bangunan. Padahal, faktanya  di  wilayah Kota Depok ada sekitar 644 menara BTS. sehingga terdapat  lebih dari 400 unit menara BTS yang boleh dibilang illegal. Karena belum mengantongi atau memiliki ijin.

Leo Edward.P  fungsionaris LSM Bara Api mengatakan, sejak dulu dalam catatan mereka kasus paling banyak di distarkim adalah soal IMB, utamanya ijin menara. Hal ini dikarenakan  fungsi pengawasan oleh distarkim lemah, padahal mereka punya banyak petugas pengawas, bahkan untuk tiap kecamatan juga ada. Jadi, tambah Leo, bagaimana mungkin itu bisa terjadi ?

“Membangun menara kan butuh waktu. Tentu tidak mungkin,kalau petugas Tarkim tidak tahu, kecuali mereka berlagak pura-pura gak tau. Lantas mengharapkan dapat uang damai yang dianggap rejeki nomplok dari perusahaan yang  tengah membangun menara tersebut ,” kata Leo.

Ditegaskan Leo, sudah saatnya praktek tidak terpuji itu dihentikan. Dia juga mengingatkan,  pihaknya masih mencari fakta dan sedang menghimpun data yang akurat.  “Jika di lapangan kami berhasil menemui unsur suap, tak pelak lagi secepatnya akan kami laporkan hal itu kepada tim saber pungli yang baru saja dibentuk oleh presiden.

Sementara Wielman Naipospos, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban  Satpol PP, menyatakan, pada tahun lalu ada sepuluh menara BTS yang  di limpahkan untuk disegel, tapi  setelah dilakukan verifikasi, ternyata hanya ada dua yang kita segel.

Lebih jauh Wielman, mengatakanm, koordinasi antar leading sektor untuk ke depan mutlak harus lebih baik lagi, dalam hal ini dinas  komunikasi dan informasi dan dinas tata ruang dan pemukiman juga diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga PAD bisa tercapai, bahkan melebihi target.

“Kalau tugas pokok dan fungsi kami kan hanya menjalankan instruksi penyegelan, setelah ada rekomendasi dari dua Organisasi Perangjkat Daerah (OPD) yakni Dinas Tarkim dan Dinas Kominfo,” ujarnya.

Hingga saat ini, berdirinya menara BTS illegal belum dapat dikonfirmasi kepada  Citra Indah Yulianti, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok. Setiap kali didatangi, staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok selalu mengatakan beliau tidak ada di tempat.

“Ibu gak ada bang, lagi ke lapangan,” kata Staf disana. Hal serupa juga terjadi saat menemui Kepala Dinas Wijayanto yang baru 2 bulan menjabat. Berkali-kali di sambangi, tetap belum berhasil. Di hubungi lewat HP selularnya juga tidak menjawab. Herdian

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan