Demokrat Serang Jokowi

Demokrat Serang Jokowi

‘Dendam’ Demokrat ke Jokowi nampaknya makin terlihat paska terdepak dari upaya bergabung di koalisi sang petahana tersebut. Soal utang luar negeri pun jadi bulan-bulanan guna menghajar mantan Gubernur DKI tersebut.

Berawal dari pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa pembayaran utang tahun 2018 yang jatuh tempo mencapai Rp 400 triliub, sebagian merupakan warisan dari Presiden SBY, maka bantahan pun dilempar kubu partai berlambang mercy tersebut.

Partai Demokrat meminta pemerintah terbuka soal ratio utang Indonesia saat ini. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto berharap, pemerintah tidak mengaitkan utang Indonesia sekarang sebagai beban dari pemerintahan sebelumnya.

Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut penambahan utang di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun hanya Rp1.300 triliun.

Sementara, Jokowi disebut Rachland menambah utang Rp2.800 triliun hanya dalam waktu empat tahun. “SBY selama 10 tahun nambah utang Rp1.300 Triliun. Jokowi dalam 4 tahun nambah Rp2.800 Triliun,” kicau dia, dikutip dari akun Twitter-nya.

Rachland menyebut jumlah utang Indonesia sudah bertambah menjadi Rp3.950 triliun (per Januari 2018) dan Rp5.425 triliun (per Mei 2018). Di saat yang sama, PDB Indonesia mencapai Rp13.500 trilun.

Rachland juga menyebut rasio utang terhadap PDB pun menjadi 29,1 persen (per Januari).

Di sisi lain, Demokrat tak hanya mengkritik soal utang, tapi juga kasus bencana di Lombok, yang dianggap tak jelas.

Rachland menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memamerkan kepekaan yang sebenarnya kosong dalam kepemimpinannya. Komentar tersebut diberikan Rachland lantaran dana yang dikucurkan Jokowi untuk gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)  disebut baru mencapai Rp38 miliar.

Menurutnya, Jokowi juga sedang memamerkan tanggung jawab dan rasa keadilan yang sebenarnya kosong. Dia menilai, nominal sebesar itu tidak mencerminkan kehadiran negara di tengah rakyat yang sedang berduka.

“Bila benar sejauh ini Presiden Jokowi hanya mengucurkan Rp38 miliar bagi bencana di NTB, maka ia sedang memamerkan kekosongan sensitivitas, empati, tanggung jawab, sense of urgency, dan rasa keadilan di dalam kepemimpinannya,” kata Rachland lewat akun Twitter-nya, @RachlanNashidik pada Selasa (21/8).
Berangkat dari itu, dia pun mendesak Jokowi membatalkan penyelenggaraan acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) – World Bank (Bank Dunia) yang direncanakan terselenggara pada 8 hingga14 Oktober 2018 di Bali.

Menghadapi serangan Demokrat soal utang, pihak Istana RI membantah data utang pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun mencapai Rp2.800 triliun seperti yang dipaparkan oleh Partai Demokrat.

Bahkan, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika memperkirakan utang baru pemerintahan Jokowi sejak awal menjabat hingga 2019 mendatang tidak akan menyentuh Rp2.000 triliun.

“Data utangnya semakin ke sini semakin turun,” tegas Ahmad, Kamis (23/8).

Ia merinci jumlah utang baru pada 2015, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp380 triliun. Kemudian, pada 2016 bertambah Rp403 triliun, dan pada 2017 sebesar Rp429 triliun.

Selanjutnya, sejak 2017 hingga 2019, jumlah utang baru tercatat turun. Rinciannya, pada 2018 ini, utang baru sebesar Rp387 triliun dan pemerintah memasukkan utang baru dalam RAPBN 2019 sebesar Rp359 triliun.

Hitung punya hitung, jika utang dalam RAPBN 2019 terealisasi, berarti jumlah utang baru pemerintahan Jokowi sebesar Rp1.958 triliun.

“Data yang saya punya seperti itu, mungkin dia (Partai Demokrat) menambahkan utang pemerintah dengan utangnya sendiri,” tutur Ahmad.

(CNN/wo, Adfil)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan