Sengketa Karyawan Bank HSBC, Sudin Nakertrans Jaksel Dituding Keluarkan Anjuran Tak Masuk Akal

Sengketa Karyawan Bank HSBC, Sudin Nakertrans Jaksel Dituding Keluarkan Anjuran Tak Masuk Akal
Presiden OPSI, Saeful Tavip didamping Ketua Umum SP HSBC, Iwan Samsudin saat memberi keterangan
Jakarta, beritametrolima.com
Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Selatan, dituding mengeluarkan anjuran yang tak masuk akal atas kasus perselisihan karyawan Bank HSBC Indonesia dan manajemen bank tersebut.
Demikian dikatakan kuasa hukum Serikat Pekerja (SP) HSBC, Saeful Tavip, Selasa (12/9/2017), di kantor Sudin Nakertrans Jaksel.  
Saeful Tavip yang juga Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), didamping Timbul Siregar (Sekjen OPSI), mengatakan, hasil anjuran yang dikeluarkan pihak Sudin Nakertrans sangat tidak masuk akal karena sama sekali tidak menyentuh 4 materi yang diperselisihkan, yaitu penilaian kerja, pelunasan hutang, uang penghargaan atas loyalitas kerja, dan besaran uang pesangon,” katanya.
“Ini aneh, dan menjadi preseden buruk dengan apa yang telah dilakukan Sudin Nakertrans, karena mereka sama sekali tidak objektif dalam mengeluarkan anjuran. Apalagi mereka tidak mempertimbangkan dua kasus PHK sebelumnya di HSBC,” ujar Tavip. “Dan kami akan mengadu ke Ombudsman RI terkait dugaan mal-administrasi yang dilakukan PNS Nakertrans Jaksel, sekaligus membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).”
Sementara, Ketua Umum SP HSBC, Iwan Samsudin didampingi Sekjen Eri Herdianto, mengatakan tuntutan besaran uang pesangon sebanyak 1.5 x 2 PMTK, juga tidak diakomodir di surat anjuran Sudin Nakertrans Jaksel. “Anjuran dari Sudin Nakertrans sama sekali tidak mengakomodir butir perselisihan, termasuk besaran pesangon. Semua bukti PHK dua kasus sebelumnya beserta materi pendukung, dan ketidakhadiran pihak manajemen sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Sudin Nakertrans,” tandasnya.
Sumarni, staf Seksi Hubungan Industrial Nakertrans, saat dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak bisa memberi keterangan karena harus melapor ke Kepala Sudin, Sudrajat.
Kepala Sudin Nakertrans Jaksel, Sudrajat saat akan dikonfirmasi, dikatakan stafnya sedang sibuk. “Pak Sudrajat sedang sibuk,” katanya.
Terpisah, sumber beritametrolima.com, berinsial T, mengatakan surat anjuran terkait perselisihan tenaga kerja kerap kali dijadikan “bisnis” oknum PNS Sudin Nakertrans dalam meraup keuntungan. “Kasus-kasus sengketa ketenagakerjaan hingga keluarnya surat anjuran, kerap kali dijadikan bisnis meraup keuntungan oleh oknum Nakertrans,” tandasnya.
 (wo/Gun)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan