PDIP Akan Pecat Ketua DPRD Mojokerto Jika Berstatus Tersangka OTT KPK

PDIP Akan Pecat Ketua DPRD Mojokerto Jika Berstatus Tersangka OTT KPK

Beritametrolima.com Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto ditangkap KPK, salah satunya diduga menerima jatah rutin setoran triwulan. Namun, ke mana saja rencana aliran dana tersebut, sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Apakah jatah rutin itu akan dibagikan ke anggota dewan lainnya?

Jatah rutin triwulan itu berasal dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto yang juga ditangkap KPK.
DPP PDI Perjuangan akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka OTT KPK.
“Hal ini sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia,” kata Plt Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2017) malam.
Basarah berstatus Plt Sekjen karena Hasto Kristiyanto sedang bertugas keluar negeri.
Basarah mengaku terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Dari informasi yang diterima, kata Basarah, diduga Purnomo menerima suap Rp 30 juta yang alasannya untuk keperluan Lebaran.
Bagi DPP PDI Perjuangan, Basarah memgatakan kader partai yang menjadi tersangka OTT KPK sudah tidak ada toleransi lagi karena berapapun jumlah barang buktinya.

“Biasanya KPK sudah memiliki bukti-bukti kuat sebelum melakukan OTT. Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi,” kata Basarah.

Ditempat terpisah Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, mengatakan tak ada anggota DPRD dari Fraksi PDIP maupun fraksi lainnya di Komisi III yang menerima jatah rutin selain Purnomo. Purnomo merupakan Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDIP.

“Saya kira tidak, bisa di-cross check yang ikut hearing. Mereka juga tak mengerti. Itu teknisnya unsur pimpinan dan rekanan. Ada 11 orang yang ikut hearing tak tahu,” kata perempuan yang akrab disapa Melda ini kepada wartawan, Minggu (18/6/2017).
Jawaban senada dikatakan Melda saat disinggung adanya dana Rp 300 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Rp 13 miliar ke program penataan lingkungan. Dana dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang itu bagian dari komitmen Rp 500 juta. Menurut dia, negosiasi suap itu diduga hanya melibatkan para pimpinan dewan.

“Saya baru dengar beberapa minggu ini (soal PENS). Saya tak begitu aktif. Meski saya ketua Komisi III, saya baru dapat SK tiga bulanan. Masalah PENS baru dimunculkan beberapa hari terakhir. Kalau saya melihat pendapat teman-teman (Komisi III), kalau mereka tahu akan gremeng-gremeng (menggerutu),” ujar Melda.

Melda juga memastikan tak ada rencana pengaliran dana suap tersebut ke PDIP. “Tidak, kami partai besar disokong dana jelas, Banpol bisa diaudit, iuran fraksi dan iuran wali kota. Yang dilakukan Pak Pur (Purnomo) itu urusan pribadi,” ucapnya menambahkan.

Dalam operasi tangkap tangan pada Jumat kemarin, KPK mengamankan total uang Rp 470 juta. Dari duit itu, Rp 300 juta di antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PU kepada pimpinan DPRD Mojokerto untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan PENS.

Sedangkan sisa uang Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Selain Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto juga dijadikan tersangka. Yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PDIP), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PAN) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB).
(dhn/dhn. meli

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan