Ketua Komisi V DPR: Kecelakaan Bus Maut Bukan Cuma Salah Sopir

Ketua Komisi V DPR: Kecelakaan Bus Maut Bukan Cuma Salah Sopir

beritametrolima.com Jakarta – Kecelakaan bus HS Transport di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, memakan korban. Empat orang tewas dan enam orang lainnya luka-luka karena kecelakaan ini. Anggota DPR meminta pemerintah untuk melihat persoalan ini lebih dalam.

Seharusnya, kecelakaan ini tak hanya dilihat semata-mata sebagai kesalahan sopir. Ada konteks yang lebih luas daripada sekadar kesalahan seorang individu.

“Pemerintah semestinya bijak dan adil karena kecelakaan bus, karena setiap kecelakaan bus tidak selalu karena kesalahan sopir tapi adanya faktor teknis kendaraan juga sangat memengaruhi suatu kecelakaan,” kata Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, dalam keterangannya, Minggu (23/4/2017).

Sopir bus bernama Bambang Hernowo (51) telah ditetapkan menjadi tersangka. Dia tidak punya SIM dan juga STNK. Namun demikian, Fary mendorong agar perusahaan bus maut itu juga disorot.

“Maka dari itu pemilik perusahaan yang busnya mengalami kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa harus dimintakan pertanggung jawabannya bila terbukti bahwa faktor teknis mendominasi terjadinya kecelakaan bus tersebut,” kata Fary.

Kecelakaan pada Sabtu (22/4) sore itu menuntut ketegasan terhadap pengawasan Perusahaan Otobus. Kecelakaan-kecelakaan seperti ini bukan hal yang baru dan terus berulang.

Akar masalahnya adalah pencarian keuntungan yang menekan biaya operasional serendah-rendahnya. Terlebih perang tarif antar PO bus juga berlangsung.

“Persiangan tarif sewa bus di Indonesia juga berpengaruh pada sistem manajemen perusahaan, antara lain perizinan (KIR), umur kendaraan, perawatan bus, dan kondisi sopir,” tutur politisi Partai Gerindra ini

Efisiensi yang gila-gilaan kemudian berimbas pada pengabaian keselamatan pengguna jasa PO bus. Efisiensi ketat mengakibatkan ada pemangkasan duit untuk perawatan dan suku cadang. Padahal suku cadang yang berkualitas adalah salah satu komponen penting bagi keselamatan penumpang. Problem ini tidak sekadar masalah teknis rem blong dan sopir mengantuk.

“Faktor teknis tersebut merupakan persoalan klasik perusahaan bus di Indonesia dikarenakan pengawasan perawatan bus yang akan disewakan kepada masyarakat sering diabaikan oleh pemilik kendaraan,” tutur Fary.

Kini dia mendesak agar Kementerian Perhubungan bisa menertibkan PO-PO bus di negara ini. Harapannya supaya masyarakat bisa lebih aman menempuh perjalanan.

“Ada sistem pengaturan dan pengawasan yang gagal dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sehingga untuk kesekian kalinya terjadi kecelakaan bus yang menimbulkan korban jiwa dan materi yang dialami oleh masyarakat,” kata Fary. MELI

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan