Gila 1000 Rupiah Jadi 1Rupiah

Gila 1000 Rupiah Jadi 1Rupiah

Me n t e r i Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan P r e s i d e n Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk lebih dulu melakukan sosialisasi rencana penyederhanaan nominal mata uang (redenominasi) kepada masyarakat.

P e r m i n t a a n i t u diharapkan bisa terlaksana sebelum pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Sri Mulyani juga mengaku bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo turut diminta membantu sosialisasi.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Jokowi tak ingin rencana kebijakan ini disalahartikan oleh masyarakat, menjadi tak produktif untuk dilakukan pemerintah d a l a m w a k t u dekat, dan sampai mempengaruhi p erekonomi an Indonesia.

“ P r e s i d e n meminta supaya dibahas dulu secara detail dari sisi segala manfaat dan penjelasannya ke masyarakat mengenai arti dari keputusan ini,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (25/7).

Bersamaan dengan arahan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan sosialisasi ini secara konstruktif dan insentif secara masif kepada masyarakat.

Khususnya, sosialisasi bahwa redenominasi bukanlah pemotongan ni lai rupiah (sanering), seperti yang selama ini masih banyak dikira oleh masyarakat.

“Kal au dulu masyarakat kira uang dipotong nilainya, namun harga-harga tidak bertambah. Harga-harga masih pakai uang lama tapi uang barunya dipotong harganya. Ini sangat berbeda sekali dengan redenominasi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian K e u a n g a n d a n B I t e r u s mematangkan kajian rencana kebijakan tersebut, termasuk dengan membandingkannya pada negara-negara yang telah melakukan redenominasi.

“Mungkin yang paling terakhir dan dekat dengan kita, T u r k i , bagaimana tahapannya, s e h i n g g a p a d a akhirnya bisa bermanfaat b a g i perekonomian I n d o n e s i a , ” imbuhnya.

Kendati begitu, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Presiden Jokowi akan merestui pengusulan RUU R e d e n o m i n a s i t e r s e b u t k e B a l e g D P R . Pasalnya, mantan walikota Solo itu memintanya untuk menyampaikan RUU tersebut ke Sidang Kabinet (Sidkab) terbatas dalam waktu dekat.

Adapun dalam penyampaiannya nanti di Sidkab, k e d u a i n s t i t u s i tersebut diminta untuk menjabarkan secara rinci kondisi perekonomian dan politik Tanah Air saat ini dan beberapa tahun ke depan bila redenominasi jadi dilakukan.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi DPR, sejumlah anggota Komisi XI telah memberikan dukungan atas RUU yang menghilangkan tiga angka tersebut.

“ P a k G u b e r n u r s u d a h berkomunikasi dengan dewan dan kami akan juga berkomunikasi dengan dewan. Namun, kami akan upayakan maksimal,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Hanya saja, pemerintah dan DPR perlu melihat jadwal pembahasan RUU yang telah masuk Prolegnas tahun ini, di mana masih ada pembahasan sejumlah revisi UU di tahun ini, terutama di sektor perpajakan dan keuangan. Adapun dengan redenominasi, nominal rupiah Rp1.000 akan menjadi Rp1.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap isu ini tak punya urgensi sama sekali di tengah kesulitan ekonomi.

“Kunci untuk melakukan redenominasi, selain indikator-indikator makro ekonomi yang sering dikemukakan BI dan Menko Perekonomian, pertama-tama adalah kepercayaan publik yang tinggi pada pemerintah,” ungkap Fadli, Sabtu (29/7).

Selama ini Fadli menilai kebijakan ekonomi p e m e r i n t a h tidak kredibel dan mudah b e r u b a h – ubah.

F a d l i memberi contoh seperti ancaman Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyandera 5.000 peserta tax amnesty.

“Kebijakan redenominasi tak akan dipercayai masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Penting sekali untuk mendapatkan dukungan KADIN, pelaku bursa, dan pelaku ekonomi lainnya, selain tentu saja masyarakat secara umum,” kata Fadli.

Selain soal kepercayaan dan kredibilitas, Fadli menceritakan kesuksesan redenominasi sejauh ini memang hanya terjadi pada negara-negara yang jumlah penduduknya kecil dan luas wilayahnya juga sempit, seperti Bulgaria atau Turki.

“Sedangkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dan berwilayah luas, seperti Rusia, misalnya, banyak yang gagal menerapkan kebijakan ini. Ini harus jadi catatan,” kata Fadli.

Politisi Gerindra itu mengatakan pada akhirnya bisa atau tidaknya kebijakan redenominasi dilaksanakan sangat tergantung pada kinerja pemer intah dalam menjaga perekonomian nasional.

“Jika pemerintah dan BI gagal mengendalikan variabel-variabel utama ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau pengangguran, gagasanredenominasi pasti gagal,” kata Fadli.

CNN/wo, Gun

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan