CATATAN KONFLIK TENURIAL DITAHUN 2017 YANG TERJADI DI PROVINSI JAMBI YAYASAN KEADILAN RAKYAT (YKR)

CATATAN KONFLIK TENURIAL DITAHUN 2017 YANG TERJADI DI PROVINSI JAMBI YAYASAN KEADILAN RAKYAT (YKR)

beritametrolima.com – JAMBI Konflik sumber daya alam yang terjadi di Propinsi Jambi, masih di dominasi oleh sektor industri ekstraktif, banyak upaya dan kebijakan yang muncul yang dilakukan dalam penyelesaian konflik terhadap sumber daya alam belum begitu maksimal dilakukan.

 

Di Jambi sendiri upaya dalam penyelesaian konflik di sektor sumber daya alam masih belum begitu maksimal terselesaikan dengan baik,bahkan konflik yang terjadi semakin meningkat, banyak tantangan dan hambatan dalam penyelesaian konflik, mulai dari soal mengukur persoalan konflik dari pembuktian legal formal sebuah alas hak atas kempemilikan objek konflik sampai pada kurang adanya etikat baik dari parapihak untuk segerah menyelesaikan konflik.

Pendekatan penyelesaian konflik yang di gunakan tidak harus pada litigasi melainkan bagai mana upaya pendekatan non litigasi menjadi kunci penting di dalam percepatan penyelesaikan konflik, di Jambi sendiri juga sudah ada beberapa model resolusi konflik dengan menggunakan non litigasi seperti negoisasi dan mediasi. Dari laporan ini meceritakan kondisi konflik di Jambi yang semakin tinggi dan bagai mana keterlibatan parapihak segerah untuk bisa menyelesaikan.

 

Dalam penulisan laporan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, WALHI Jambi dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu yan membantu penyediaan data dan informasi untuk isi dari laporan, (5/1/18) ujar mursi nauli. SH selaku pengacara pembela hak hak masyarakat dan lingkungan

 

Hal ini diceritakan oleh pengacara pembela hak-hak masyarakat dan lingkungan, Musri Nauli, SH, apabila kita melihat data-data yang ada, maka konflik tahun 2017 menggambarkan konflik. Dengan jumlah mencapai 762 konflik maka dapat digambarkan konflik air (146), masyarakat adat, petani, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan (115), Tambang (95), HTI/hutan (57) di sector gambut (33) dan perkebunan monokultur (28) konflik. Angka- angka ini menambah panjang data-data konflik sebelumnya. Sektor perkebunan (36 konflik lahan dan 19 konflik kemitraan). Padahal tahun 2013, terdapat 21 konflik social yang harus diselesaikan. Menambah panjang konflik yang terjadi 300 konflik (1998 – 2014).

 

Sementara itu menurut JMGJ, (Jaringan masyarakat gambut jambi) yang terjadi di Sponjen, Sogo, Tanjung, Rukam, Serdang Jaya, Sungai Baung, Suak Samin, Sungsang, Lumahan, Kelagian kemudian dapat dipilah dari pendekatan issu. Pertama isu sawit dan HTI. Isu Sawit terjadi di Desa Sponjen, Desa Sogo dan Desa Tanjung. Sedangkan Desa Rukam, Desa Serdang Jaya, Desa Sungai baung, Desa Suak Samin, Desa Sungsang, Desa Lumahan dan Desa Kelagian dengan pendekatan isu HTI.

 

Issu Pemberian izin lokasi di Desa Sponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung kepada PT. BBS berdasarkan SK Bupati Muara Jambi No. 507 Tahun 2007 dan IUP-B berdasarkan SK Bupati Muara Jambi No. 592 Tahun 2007 sejak 3 Oktober 200920 namun tidak memiliki izin lingkungan tidak dibenarkan secara hukum. Sehingga aktivitas apapun bertentangan dengan hukum.

 

Begitu aktivitas PT. BBS yang memiliki izin lokasi berdasarkan SK Bupati Muara Jambi No. 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 dan IUP-B berdasarkan SK Bupati Muara Jambi No. 407 Tahun 2011 tertanggal 22 Oktober 2011 hingga tanggal 9 Desember 2016 harus mempunyai izin lingkungan.

 

Sedangkan dari issu HTI, kesemua desa berhadapan dengan PT. WKS. PT. WKS mendasarkan kepada Dasar hukum PT WKS melakukan aktivitas disandarkan kepada SK Kakanwilhut Provinsi Jambi No.165/HTI/Wilhut/Iva/1989 tanggal 15 Desember 1989 SK. MENTERI KEHUTANAN NO. 744/KPTS-II/1996, Tanggal 25 Nopember 1996, SK. Menhut No. 64/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, SK. Menteri Kehutanan No. 228/Menhut-II/2004, tanggal 09 Juli 2004, SK. Menteri Kehutanan No. 346/Menhut -II/2004 tanggal 10 September 2004 maka dapat dilihat kepada konflik yang terjadi di lapangan.

 

SK Menhut No. 744/1996 menjadikan dasar untuk melakukan aktivitas di Desa Sungai Baung. Aktivitas seperti masuk ke wilayah Desa Sungai Baung juga tanpa sosialisasi dengan masyarakat setempat. Sedangkan yang terjadi dimulainya konflik dimulai dari satu hamparan yang termasuk kedalam Desa Sungsang, Desa Kelagian, Desa Sungai Rambai, Desa Lumahan dan Desa Suak Samin. Dimulai tahun 2002. Sedangkan Desa Sungai Baung dimulai dua tahun sebelumnya.

 

Sehingga mengakibatkan konflik seluas 300 ha. (Hektar) Selain itu juga banyak wilayah Desa Sungai Baung yang di bebani izin HTI PT.Wira Karya Sakti tanpa sepengetahuan masyarakat, yang akhirnya timbul persoalan antara Perusahaan dan masyarakat. Begitu juga konflik yang terjadi di Desa Suak Samin dan Desa Rukam.

 

Sedangkan SK Menhut No. 64/2001 kemudian mengakibatkan konflik di Desa Sungsang, Desa Kelagian, Desa Sungai Rambai, Desa Lumahan. Keempat desa merupakan hamparan yang terdapat didalam izin SK Menhut 64/2001.

 

Pola perampasan tanah baik dengan cara seperti “tawaran kemitraan” seperti yang terjadi di Desa Dusun Sukasari dan Dusun Mekarsari (Desa Sungsang), melakukan penggarapan lahan dan membuat kanal-kanal di Dusun Rantau Panjang (Desa kelagian), atau dengan cara penyerobotan dan perluasan lahan yang terjadi di Desa Suak Samin. Atau dengan cara menggusur yang terjadi di Desa Sungai Rambai dan Dusun Johor Jaya (Desa Lumahan) atau tanpa sosialisasi yang terjadi di Desa Sungai Baung. Sedangkan yang terjadi di Desa Rukam adalah modus membersihkan lahan yang terbakar namun kemudian dilanjutkan dengan menggusur tanaman masyarakat.

 

Konflik antara petani dengan PT. WKS sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Didalam menganalisis kesemua Desa dianalisis dengan mendasarkan kepada izin HTI PT. WKS dari SK No. 744/1996 dan PT WKS dan SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 (Add.III) tanggal 10 September 2004. Selain itu juga dianalisis dari SK Menteri Kehutanan No. 64/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.

 

Dengan terminologi konflik, maka Dinas Kehutanan Propinsi Jambi menyebutkan, pada umumnya konflik lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi disebabkan oleh perebutan penguasaan lahan baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan antara masyarakat setempat atau penduduk lokal dengan para kaum pendatang yang diidentikkan dengan investor yang bergerak di bidang HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan karet. Walaupun ada juga konflik itu terjadi antara masyarakat setempat dengan para transmigran, atau antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah setempat.

 

Penyebab timbulnya konflik lahan dan hutan di wilayah Provinsi Jambi ada 8 (delapan) jenis yaitu :

1). Keberadaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

2). Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

 

3). Keberadaan Hutan Restorasi.

4). Keberadaan Program Pemerintah Daerah.

5). Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit milik perusahaan.

 

6). Keberadaan Perkebunan Karet milik perusahaan.

7). Keberadaan Perusahaan Perorangan, dan

8). Keberadaan Lokasi Transmigrasi.

 

Di tempat terpisah irmansyah selaku direktur YKR (Yayasan Keadilan Rakya) mengatakan,

penyebab terjadinya konflik diprovinsi jambi adalah pemberian izin-izin perusahaan, dan pemerintah tidak melihat terlebih dahulu, bahwa ada pemukiman dan persawahan di sekitar  atau didalam kawasan yang di  beri izin,maka dari hal ini irmansya mengharapkan pemerinah lebih aktif dan lebih mengkaji dalam putusaan perizinan, demi mengurangi tingkat terjadinya konflik yang selama ini sering terjadi, bahkan di tahun 2017 ini mencapai 762 kasus konflik yang terjadi di provinsi jambi

 

kemudian ketika perusahaan sudah diberikan izin, makan perusahan ini tidak segan-segan melakukan perluasan atau ekspansi. dan tidak segan-segan menggusur lahan dan rumah masyarakat.

dalam hal ini juga pemerintah harus tegas dan berani menindak perushaan yang secara jelas telah merampas hidup masyarakat, dan penghancuran sumber-sumber daya alam tandas irmansyah.

(Muchtar) 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan